Praktik jurnalisme kuning (yellow journalism) di Indonesia telah berlangsung sejak era Demokrasi Liberal dan berlanjut di era Orde Baru seiring dengan kemunculan koran Pos Kota dengan trilogi informasi yang disajikan: kriminalitas, kekerasan dan seksualitas. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, praktik jurnalisme demikian semakin memperlihatkan peningkatan dengan munculnya berbagai media serupa dengan Pos Kota. Pemberitaan yang bombastis penuh sensasi, vulgar, bahkan cenderung sadistis menjadi trend di banyak media. Kondisi yang kemudian juga berlangsung pada media berita online di era milenial saat ini. Kebebasan pers yang didedikasikan untuk mencapai kemerdekaan pers guna mewujudkan kedaulatan rakyat yang berasaskan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, sesuai semangat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, pada sebagian media dan wartawan lebih bermakna kebebasan tanpa batas dan cenderung keluar dari koridor etis-profetis, sehingga menimbulkan dampak negatif yang tidak kecil bagi masyarakat.

Problem regulasi di Indonesia seperti kualitas yang masih buruk dari segi konten dan substansi, kuantitas regulasi yang tidak terkontrol, tidak adanya kewenangan atau otoritas tunggal pengelola regulasi dan kurangnya pemahaman menjadi penyebab terjadinya disharmonisasi regulasi. Tujuan penelitian ini adalah mendeskipsikan dan menganalisis bagaimana formulasi Instrumen Simplikasi Regulasi (ISR) menuju tatanan hukum yang terintegrasi dan harmonis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan adalah survei literatur akademis guna memperoleh konsep-konsep dan teori dengan kajian peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data melalui penelusuran berbagai sumber dan literatur yang relevan dengan penelitian yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti peraturan perundang-undangan, pemberitaan media massa cetak dan elektronik, jurnal dengan pendekatan hukum normatif dan buku-buku atau referensi yang terkait dengan regulasi. Proses analisis dilakukan secara komprehensif dengan tujuan agar hasil intrepretatif dan analisis tersebut bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa reformasi regulasi melalui instrumen simplifikasi regulasi merupakan salah satu opsi yang tepat dalam rangka menciptakan tatanan regulasi yang tertib dan harmonis. Capaian simplifikasi regulasi sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bidang regulasi 2015-2019 yaitu mewujudkan sinergitas antara kebijakan dan regulasi agar tercipta sistem regulasi nasional yang sederhana dan tertib dalam rangka mendukung pembangunan keunggulan komparatif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan Iptek sehingga simplifikasi regulasi sebagai instrumen reformasi regulasi dapat terwujud secara ideal dalam mendukung proses pembangunan bidang regulasi secara nasional.

Terbentuknya hukum Islam (hukum keluarga) yang tertulis, sebenarnya sudah lama menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim. Sejak terbentuknya Peradilan Agama yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga, rasanya sangat diperlukan adanya hukum kekeluargaan Islam tertulis. Maka munculah gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya dalam rangka mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual. Sejatinyaproses ini telah berlangsung lama sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia atau paling tidak sejalan dengan kemunculan ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam Indonesia. Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indinesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam.

Dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945, dengan tegas dinyatakan bahwa, Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Pada ketentuan tersebut tidak dinyatakan bahwa setiap orang juga berhak atas satu atau dua kewarganegaraan. Hal yang penting bagi UUD 1945 adalah tidak boleh terjadi keadaan apatride, sedangkan kemungkinan terjadinya bipatride, tidak diharuskan dan juga tidak dilarang. Hal yang penting bagi negara ialah bahwa warga negaranya itu memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sehingga jelas dan tegas hak dan kewajiban setiap warga negara dalam UUD 1945, hal inilah yang membedakan dengan orang asing. Keberadaan penelitian ini dimaksudkan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan: (a) Apakah asas kewarganegaraan yang dianut oleh Negara Indonesia? (b) Bagaimana implikasi kewarganegaraan ganda bagi warga Negara Indonesia?. Untuk menemukan jawaban permasalahan tersebut ditempuh melalui metode Penelitian Hukum Normatif Empiris, yaitu penelitian yang memperhatikan bahwa hukum bekerja pada segi kaidah/norma/normwissenschaft yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan Republik Indonesia, yang tidak terlepas dari unsur sosial/empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Indonesia menganut asas kewarganegaraan, yaitu Ius soli, ius sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan rangkap terbatas. (2) Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam UUD 1945, hal tersebut menimbulkan implikasi bahwa warga negara Indonesia yang memiliki status kewarganegaraan ganda juga mempunyai hak, kewajiban dan partisipasi dalam negara yang sama dengan warga negara asli Indonesia, asalkan mereka ketika berusia 18 tahun harus memilih kewarganegaraan Indonesia.

Pengisian jabatan Presiden dan wakil Presiden merupakan salah satu unsur penting penyelenggaraan negara. Dalam konstitusi dijelaskan bahwa pemegang kekuasaan pemerintahan adalah Presiden dan dibantu oleh seorang wakil Presiden. Berdasarkan konstitusi negara Indonesia telah diatur mengenai mekanisme pengisian jabatan Presiden dan wakil Presiden. Prinsip konstitusi negara Indonesia atau undang-undang dasar negara Republik Indonesia mengandung prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi memungkinkan setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara yang menjadi hak konstitusional. Pasca amandemen UUD, mekanisme pengisian jabatan Presiden dan wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang mengharuskan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan Presiden diatur melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dimana ketentuan pencalonan Presiden dan wakil Presiden oleh partai politik diharuskan memenuhi presidential threshold. Adanya ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Dalam Pasal 6A UUD 1945 bertentangan dengan hak konstitusional setiap orang untuk menggunakan hak mencalonkan diri (the right to be candidate) sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden. Melalui Pasal 222 UU. No.7 Tahun 2017 mengkebiri hak konstitusional partai politik dalam hak mengajukan calon (the right to propose candidate).